ADS

Tahun Depan, Semua Gedung Pemerintah Akan Diasuransikan

                                                                          Ilustrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.

“Kami ingin berguru dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, berguru dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah,” ungkap Sri Mulyani di Bali International Convention Center (BICC), Rabu (10/10).

Karena itu menurutnya, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah alasannya prosedur asuransi untuk itu belum tersedia.

Sri Mulyani menyampaikan penanganan peristiwa di Indonesia selama ini masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran. Oleh alasannya itu, pemerintah akan mengidentifikasi semua risiko musibah dan memikirkan prosedur fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat.

“Sebuah seni administrasi jangka panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap peristiwa alam, khususnya dari sisi fiskal,” kata Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, fokus terbesar saat peristiwa terjadi ialah bagaimana membantu korban, melaksanakan recovery dan melaksanakan rekonstruksi.

“Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan peristiwa menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, selama ini aset negara dibentuk tanpa jaminan risiko fiskal, sehingga bila rusak itu jadi beban gres bagi APBN.

“Tentu kita tidak mau jadi beban APBN dan tidak mau bergantung pada derma luar negeri, makanya perlu partisipasi dari masyarakat, semoga aset negara dapat diasuransikan, semoga masyarakat mau mengasuransikan asetnya juga,” kata dia.

Pengalaman terakhir di Palu, kata JK, ada 2.000 sekolah hancur, jembatan, rumah masyarakat dan lain-lain yang perlu dibangun kembali oleh pemerintah.

“Ini perlu anggaran yang besar, maka dari itu mari kita bicarakan solusi terbaik semoga ada sistem yang baik, contohnya asuransi terhadap aset negara dan aset masyarakat,” ujarnya.

sumber: kontan 

Subscribe to receive free email updates:

ADS