Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah membuka pembicaraan dengan industri asuransi dan mendorong untuk membangun konsorsium guna memfasilitasi asuransi barang milik negara (BMN).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menuturkan ketika ini persiapan asuransi BMN pada 2019 sudah mulai dikerjakan. Pemerintah katanya, sudah membangun komunikasi dengan industri asuransi dan mendorong pembangunan konsorsium.
"Sudah komunikasi dengan industri membangun mereka dorong konsorsium, kriterianya yang tidak sehat dihentikan ikut, mekanisme-mekanisme contohnya pengadaan kompetitif kayak tender dan lainnya. Kita tidak ada bidding proses, kita minta industri kompak," ungkapnya seusai menjadi juri dalam The Asset Manager, Jumat (7/12/2018).
Di sisi lain, Isa menjelaskan ketika ini revaluasi BMN masih dalam tahapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harapannya, awal tahun depan sudah ada balasannya dan targetnya diterima BPK 100%.
Penilaian kembali BMN pada 2017-2018 berdampak cukup signifikan terhadap nilai aset pemerintah pada LKPP dan 82 LKKL pada 2018. Penilaian kembali ini dilakukan atas 945.460 aset dengan nilai masuk akal sebesar 5.728,49 triliun. Hasil tersebut meningkat sebesar 273% dari Rp1.509,19 triliun.
Direktur Barang Milik Negara, DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menyampaikan total BMN yang akan diasuransikan pada tahap pertama sebesar Rp11,5 triliun. BMN yang diasuransikan tersebut masih berupa pilot project dan BMN milik Kementerian Keuangan.
"Semua jadi begini kita teliti yang sanggup diasuransikan. Teliti dulu, tahun depan pilot project asuransi BMN milik Kemenkeu. Karena belum pernah melakukan, coba dulu, yang di Kemenkeu gedung kantor, sekolah, bangunan-bangunan Kemenkeu, total Rp11,5 triliun," katanya.
Encep menargetkan pengelolaan aset negara sanggup mulai beralih menjadi aset manajer, dan revaluasi aset menjadi langkah awal dengan menuntaskan administrasi.
sumber: bisnis