Dalam beberapa waktu ke belakang, pemerintah gencar membangun aktivitas asuransi bagi pelaku perjuangan di sektor industri pangan. Hal ini diperlukan sanggup membantu menggenjot angka penetrasi asuransi yang masih rendah, terutama pada kalangan menengah ke bawah.
Sejumlah aktivitas asuransi mulai dari tanaman padi, peternakan sapi, hingga budidaya perikanan muncul ke pasaran. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody AS Dalimunthe menyebut, peningkatan penetrasi asuransi menjadi poin utama yang sanggup dirasakan oleh pelaku perjuangan asuransi. Pasalnya secara nominal premi, nilainya terbilang kecil.
Saat ini penetrasi asuransi di dalam negeri gres berada di kisaran 6%. "Sehingga dengan lebih banyak masyarakat yang dilibatkan, diperlukan angka membantu meningkatkan angka penetrasi. "Apa lagi aktivitas menyerupai ini memakai bagan subsidi dari pemerintah sehingga akan meringankan petani dan peternak," kata ia baru-baru ini.
Program asuransi pangan memang banyak memakai anggaran APDB untuk memberi subsidi premi pada petani hingga peternak kecil. Bahkan 100% premi dari aktivitas asuransi perikanan yang nilainya berkisar Rp 90.000 hingga Rp 225.000 per tahun berasal dari subsidi pemerintah. Nah, subsidi premi dari pemerintah pun diklaimnya masuk dengan lancar kepada pelaku perjuangan yang ikut serta dalam aktivitas ini.
Namun secara bisnis, premi yang sanggup didapat dari aktivitas menyerupai ini memang masih terbilang kecil. Sebagai pola asuransi budidaya udang yang dijalankan mulai tamat tahun lalu, menghasilkan premi sebesar Rp 1,48 miliar hingga bulan Oktober 2018. Namun asal dikelola dengan baik, bisnis menyerupai ini dinilai sanggup menunjukkan margin laba bagi pelaku usaha.
Selain itu, menurut diskusi dengan pemerintah, Dody menyebut ekspansi jumlah tertanggung dari aktivitas asuransi pangan besar kemungkinan untuk terus bertamabah. Ini artinya makin besar pula potensi premi yang sanggup didapat.
Tak hanya hingga di situ, jenis perjuangan pangan yang sanggup diasuransikan pun rencananya akan terus bertambah. Namun hal ini disebutnya masih bergantung pada keputusan pemerintah.
sumber: kontan